PETANG (14/07/2022) - Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan melalui Direktorat PEPPD melaksanakan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) setiap tahun. Salah satu fokus EPD tahun 2022 adalah evaluasi tematis terkait "Optimalisasi Inklusivitas Sektor Ekonomi Dominan di Daerah".
Evaluasi ini mengidentifikasi dan menggali isu strategis beserta respons kebijakan yang dilakukan di daerah terpilih, salah satunya yaitu Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Adapun manfaat yang diharapkan dari evaluasi tematis ini adalah tersedianya rekomendasi hasil evaluasi sebagai masukan detail dalam penyusunan perencanaan pusat dan daerah untuk jangka pendek dan menengah.
Dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai hal tersebut diperlukan juga kunjungan lapangan, termasuk wawancara dengan stakeholders terkait. Dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) melaksanakan kegiatan Evaluasi Tematis Optimalisasi Inklusivitas Sektor Ekonomi Dominan di Daerah Tahun 2022 yang dilaksanakan pada hari Kamis, (14/07/2022) yang bertempat di Banjar Lipah dan Banjar Kerta, Desa Petang, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali.
Pada kesempatan ini turut hadir Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) atau yang mewakili, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung (Bappeda) atau yang mewakili, Perbekel Petang, Bendesa Adat Lipah, Pokdarwis Desa Petang beserta masing-masing Kelian Subak Abian yang berada di Desa Petang dan sekaligus menjadi responden pada kegiatan ini. Adapun beberapa sambutan dari Bappenas RI, Bappeda Kabupaten Badung dan Perbekel Petang.
Adapun kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dari perspektif sektor pertanian hortikultura yaitu :
- Gambaran sektor non pariwisata (pertanian holtikultura) sebagai bagian dari "mesin" pembangunan daerah
- Profil aktivitas pertanian holtikultura (skala usaha, struktur kelembagaan, cakupan luas produksi, dan lainnya)
- Dampak pandemi terhadap pertanian holtikultura
- Perspektif petani dalam memandang pembangunan inklusif
- Proses rantai pasok hulu-hilir hingga pemasaran, termasuk kebijakan kerjasama dengan masyarakat/petani lokal dan pihak lain
- Program unggulan desa terkait pengembangan produk unggulan
- Dukungan pemerintah terhadap usaha pertanian (kemudahan usaha, fasilitas kredit, bantuan produksi dan pemasaran, subsidi bibit dan lainnya)
- Kerja sama dengan pihak lain dalam proses produksi dan pemasaran (Pemerintah Daerah, Universitas, NGO, dan lainnya)
- Upaya bertahan dimasa pandemi misalnya pemasaran digital
- Kendala-kendala yang dihadapi dalam produksi dan pemasaran
- Masukan dan harapan kedepan terkait transformasi ekonomi yang lebih inklusif di Kabupaten Badung